Partai NasDem Terima Jika 'Didepak' dari Kabinet Jokowi

Merdeka.com - Partai NasDem menyatakan siap bila menteri dari NasDem direshuffle oleh Presiden Jokowi. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan keputusan apapun soal kabinet menjadi hak prerogatif Jokowi.

Desakan untuk mereshuffle menteri NasDem datang partai-partai koalisi Jokowi, di antaranya PDIP dan PKB. Ada tiga menteri NasDem di Kabinet Jokowi yaitu Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Menkominfo Johnny G Plate.

"Semua partai, kalau saya bilang semua partai, tanpa terkecuali, karena itu hak prerogratif yang dilindungi oleh konstitusi, jangan menabrak konstitusi, itu hak presiden.," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1).

Johnny juga mengatakan siap bila dicopot dari jabatan Menkominfo. Dia mengaku sebagai pembantu presiden hanya menjalankan perintah Presiden.

"Secara pribadi apalagi, kita di sini kan sebagai pembantu presiden. Melaksanakan kebijakan dan arahan presiden, itu sepenuhnya ada di presiden. Apa pengaruhnya pendapat pribadi saya terhadap keputusan presiden, yang ada itu keputusan presiden," ujar dia.

Akan tetapi, dia menegaskan, NasDem tidak setuju bila dituding mencemari ruang publik dengan isu-isu tidak mendukung Presiden, tidak kompak atau mengganggu stabilitas politik koalisi. Johnny mengajak semua partai koalisi Jokowi ikut membangun soliditas dan gotong royong menghadapi tantangan bangsa ke depan.

"Kita bangun itu, soliditas, bangun itu stabilitas politik dan bangun itu kegotongroyongan," tutup Johnny.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menilai, seharusnya kabinet harus solid, dan seluruh menteri semestinya loyal kepada presiden.

"Kita menyadari bahwa tentunya Presiden Jokowi ingin meletakkan dasar-dasar pembangunan Indonesia ke depan. Sehingga, apapun yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan pak Jokowi itu bisa dilanjutkan oleh siapapun juga nanti ke depan," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Selasa (3/1).

Terkait dengan hal itu, Djarot menuturkan, saat ini Presiden Jokowi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menuntaskan berbagai program-program strategis dengan bantuan para menterinya. Dia yakin presiden akan melakukan reshuffle kabinet.

"Maka dari itu kita tunggu saja dan pak Jokowi sudah memberi sinyal, reshuffle itu pasti akan dilakukan, pasti, apakah akan jangka waktu dekat, atau dua tiga bulan menurut Pak Jokowi tunggu waktunya, tungggu saja kan begitu, tapi pasti," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan, menteri pertanian dan menteri LHK perlu dievaluasi. Agar, usaha pemerintah menjadi swasembada pangan dapat terwujud.

"Terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan, tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar, 500 ribu ton, padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ucap Djarot.